PEKANBARU (MN) – Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hukum (F-PEMAPHU) Riau kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Jalan H. Samsul Bahri, Kecamatan Payung Sekaki, Rabu (11/11/2026).
Dalam aksi jilid II tersebut, massa menyuarakan sejumlah dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mulai dari dugaan penggelembungan harga pengadaan barang hingga praktik monopoli penyediaan alat tulis kantor (ATK) dan pencetakan soal ujian di lingkungan sekolah.
F-PEMAPHU Riau juga mendesak aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Pekanbaru agar segera menindaklanjuti laporan serta tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan dalam aksi jilid I pada September 2026 lalu.
Koordinator Lapangan F-PEMAPHU Riau, Aryansyah Siregar, mengatakan aksi jilid II merupakan bentuk keseriusan pihaknya dalam mengawal dugaan penyimpangan anggaran pendidikan yang dinilai belum mendapatkan respons konkret.
Menurutnya, pengelolaan Dana BOS seharusnya dilaksanakan secara transparan dan memberikan keleluasaan kepada masing-masing sekolah dalam menentukan kebutuhan belanja sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, pihaknya menduga terdapat intervensi dari oknum pejabat di lingkungan Disdik Pekanbaru yang mengakibatkan kewenangan kepala sekolah dalam mengelola anggaran menjadi terbatas.
"Kami tidak akan tinggal diam melihat dana pendidikan di Bumi Lancang Kuning ini diduga disalahgunakan secara sistematis. Hak otonomi kepala sekolah melalui ARKAS dan SIPLah justru diduga diintervensi oleh oknum pejabat dinas untuk mengarahkan pengadaan kepada perusahaan tertentu," tegas Aryansyah saat berorasi.
Dugaan Mark-up Pengadaan Foto Pahlawan
Dalam pernyataan sikapnya, F-PEMAPHU Riau membeberkan dua dugaan modus penyimpangan yang disebut melibatkan oknum Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) dan oknum Kepala Seksi Kurikulum SD Disdik Kota Pekanbaru.
Dugaan pertama berkaitan dengan pengadaan tiga pasang foto pahlawan yang disebut diwajibkan kepada seluruh sekolah dasar negeri maupun swasta di Pekanbaru.
F-PEMAPHU menduga harga riil pengadaan barang tersebut hanya berkisar Rp300.000 per pasang. Namun, dalam dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ), nilai pengadaan diduga dicantumkan sebesar Rp400.000 per pasang.
Dengan demikian, terdapat dugaan selisih harga atau mark-up sebesar Rp100.000 untuk setiap pasang foto. Jika praktik tersebut benar terjadi secara menyeluruh, akumulasinya dinilai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.
Atas dugaan tersebut, F-PEMAPHU meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, bukti transaksi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Dugaan Monopoli Pengadaan ATK dan Cetak Soal Ujian
Dugaan kedua menyangkut pengadaan ATK dan pencetakan soal ujian sekolah.
Aryansyah mengungkapkan, pihaknya menduga terdapat pengarahan pengadaan secara terpusat kepada satu perusahaan swasta, yakni CV Dua Saudara yang beralamat di Jalan Teropong, Pekanbaru.
Perusahaan tersebut diduga menjadi penyedia tunggal untuk kebutuhan ATK dan pencetakan soal ujian sekolah dengan tarif sekitar Rp12.000 per siswa.
F-PEMAPHU menilai pola tersebut perlu ditelusuri karena diduga membatasi keleluasaan sekolah dalam menentukan penyedia barang dan jasa berdasarkan kebutuhan serta mekanisme pengadaan yang berlaku.
Persoalan semakin disorot setelah muncul dugaan mekanisme pengumpulan dana yang dilakukan secara tunai melalui Bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di tingkat kecamatan.
Aryansyah menyebut, berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, sejumlah kepala sekolah diduga diminta menyerahkan dana pencetakan soal ujian secara tunai kepada pengurus K3S.
Bahkan, pihaknya menduga terdapat praktik pemberian kuitansi kosong kepada kepala sekolah dalam proses pengumpulan dana tersebut.
"Kami juga menemukan dugaan adanya penggunaan kuitansi kosong dalam mekanisme pengumpulan dana. Ini harus diperiksa secara serius karena berpotensi membuka ruang manipulasi pertanggungjawaban keuangan sekolah," ungkap Aryansyah.
Ia juga menyebut nama Anismar selaku Bendahara K3S Kota Pekanbaru yang diduga berperan dalam penghimpunan dana kolektif sebelum diserahkan kepada pihak penyedia.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, serta penelusuran aliran dana oleh aparat penegak hukum.
Desak Pemeriksaan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Atas sejumlah dugaan tersebut, F-PEMAPHU Riau menilai persoalan ini perlu ditangani melalui proses hukum yang transparan dan profesional.
Dalam orasinya, Aryansyah turut menyinggung ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang yang sama.
Menurut F-PEMAPHU, ketentuan tersebut perlu menjadi salah satu rujukan aparat penegak hukum dalam menelaah dugaan penyalahgunaan kewenangan, pungutan yang tidak sesuai ketentuan, serta potensi kerugian keuangan negara.
Pihaknya meminta agar proses penanganan tidak berhenti pada klarifikasi administratif semata apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Sampaikan Tiga Tuntutan kepada Pemkot dan Aparat Penegak Hukum
Dalam aksi tersebut, F-PEMAPHU Riau menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, mendesak Wali Kota Pekanbaru menerbitkan surat keputusan pencopotan atau pembebasan sementara dari tugas terhadap oknum Kabid SD dan oknum Kasi Kurikulum SD Disdik Pekanbaru yang disebut dalam dugaan tersebut. Langkah itu dinilai perlu untuk menjaga integritas birokrasi dan mencegah potensi terganggunya proses pemeriksaan.
Kedua, mendesak Kapolresta Pekanbaru melalui Satreskrim, khususnya unit yang menangani tindak pidana korupsi, segera menerbitkan surat perintah penyelidikan serta memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam laporan mereka.
Pihak yang diminta untuk diperiksa meliputi oknum Kabid SD, oknum Kasi Kurikulum SD Disdik Pekanbaru, Bendahara K3S Kota Pekanbaru atas nama Anismar, serta Direktur CV Dua Saudara.
Ketiga, meminta penghentian sementara terhadap dugaan praktik monopoli pengadaan ATK dan pencetakan soal ujian serta mengembalikan kewenangan pengelolaan keuangan kepada masing-masing sekolah sesuai mekanisme ARKAS dan SIPLah.
F-PEMAPHU Riau juga menyatakan bahwa tuntutan dan pernyataan sikap tersebut akan ditembuskan kepada Kapolda Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Wali Kota Pekanbaru, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
Minta Dugaan Diusut Transparan
Aryansyah menegaskan, aksi jilid II bukan sekadar penyampaian aspirasi, melainkan bentuk pengawalan terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan negara.
Menurutnya, Dana BOS harus benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pendidikan dan kepentingan peserta didik, bukan menjadi objek kepentingan pihak-pihak tertentu.
"Kami meminta aparat penegak hukum jangan menutup mata. Periksa seluruh pihak yang disebut, telusuri aliran dananya, dan buka secara terang benderang bagaimana mekanisme pengadaan tersebut berjalan. Jika memang ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.
Hingga berita ini disusun, materi yang disampaikan F-PEMAPHU Riau masih berupa dugaan dan tuntutan dari pihak pengunjuk rasa. Belum terdapat keterangan resmi dari Disdik Kota Pekanbaru maupun pihak-pihak yang disebut terkait tudingan tersebut dalam bahan informasi yang diterima redaksi.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, pihak K3S, CV Dua Saudara, maupun pihak lain yang disebut dalam aksi tersebut guna memberikan penjelasan dan tanggapan secara berimbang.***