Warga Talang Jerinjing Keluhkan Sumur Diduga Tercemar Solar, Gudang Penampungan BBM Jadi Sorotan

Senin, 16 November 2026 | 14:40:14 WIB

Inhu, Mimbarnews.com – Dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas gudang yang disebut-sebut menjadi tempat penampungan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar membuat warga RW 02, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, resah.

Persoalan ini bukan sekadar keluhan mengenai bau atau perubahan kualitas air. Warga mengaku air sumur yang selama ini menjadi sumber kebutuhan sehari-hari diduga telah tercampur solar. Kondisi tersebut bahkan membuat salah seorang warga mengaku mulai berpikir untuk menjual rumahnya karena merasa tidak nyaman tinggal di lingkungan yang diduga mengalami pencemaran.

Kepada awak media, Sabtu (14/11/2026), salah seorang warga mengungkapkan bahwa gudang yang diduga menjadi sumber persoalan tersebut telah beroperasi sekitar tiga tahun. Namun, perubahan kondisi air sumur baru mereka rasakan dalam tujuh bulan terakhir.

"Gudang itu sudah beroperasi lebih kurang tiga tahun yang lalu. Namun, tujuh bulan belakangan ini baru sumur kami tercemari oleh solar. Hal ini sebelumnya sudah kami sampaikan kepada pemilik gudang tersebut (Doni), namun Doni malah menantang kami pada saat kami ingin melaporkan kejadian ini ke pihak Polres," ungkap warga tersebut.

Menurut warga, persoalan ini sudah pernah disampaikan secara langsung kepada pihak yang mereka sebut sebagai pemilik gudang. Namun, upaya komunikasi tersebut diklaim belum membuahkan penyelesaian.

Tiga Baby Tank Terlihat di Area Gudang

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, terlihat sebuah mobil berwarna biru putih terparkir di dalam area gudang. Selain itu, ditemukan tiga unit baby tank yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan BBM jenis solar.

Keberadaan sejumlah wadah penampungan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh instansi berwenang, terutama untuk memastikan jenis kegiatan yang berlangsung di lokasi, legalitas penyimpanan BBM, serta sistem pengamanan lingkungan yang diterapkan.

Warga juga menyebut dugaan pencemaran tidak hanya berdampak pada satu rumah. Beberapa rumah lain di sekitar lokasi diklaim mengalami persoalan serupa.

"Kami sangat terganggu dengan pencemaran ini. Bukan hanya sumur di rumah kami, rumah yang berada di depan sana juga sama, air sumurnya bercampur dengan solar. Kami sudah meminta solusi dan itikad baik, tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian. Bahkan, kami sampai berniat menjual rumah ini jika tidak ada solusi atas persoalan pencemaran sumur tersebut," tuturnya.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, terdapat tiga orang yang diduga terlibat dalam aktivitas gudang tersebut. Namun, sejauh ini hanya Doni yang pernah berkomunikasi dengan warga mengenai persoalan yang mereka keluhkan.

Doni Membantah Gudang Miliknya

Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon pada Senin (16/11/2026), Doni membantah tudingan bahwa gudang tersebut merupakan miliknya.

"Gudang itu bukan punya saya, dan setahu saya gudang itu sudah lama tidak beroperasi. Terkait kepemilikan gudang itu, silakan Anda mencari tahu sendiri," ujar Doni melalui sambungan telepon.

Pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan warga yang sebelumnya mengaku telah berkomunikasi dengan Doni terkait persoalan gudang dan dugaan pencemaran air sumur.

Perbedaan keterangan ini perlu ditindaklanjuti melalui penelusuran lebih jauh, termasuk memastikan siapa pemilik lahan dan bangunan, siapa pengelola gudang, serta apakah benar terdapat aktivitas penyimpanan BBM di lokasi tersebut.

Berpotensi Berhadapan dengan Ketentuan Hukum Lingkungan

Dugaan pencemaran air sumur tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pencemaran yang bersumber dari aktivitas usaha tertentu, maka persoalan ini berpotensi masuk dalam ranah penegakan hukum lingkungan hidup.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya, Pasal 87 mengatur kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Sementara itu, Pasal 98 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. Adapun Pasal 99 mengatur pertanggungjawaban pidana apabila pelanggaran tersebut terjadi karena kelalaian.

Selain itu, kegiatan penyimpanan BBM untuk tujuan komersial juga memiliki ketentuan perizinan tersendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kegiatan usaha hilir migas mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Karena itu, apabila benar terdapat kegiatan penyimpanan BBM untuk kepentingan komersial di gudang tersebut, legalitas usaha, asal-usul BBM, serta pemenuhan persyaratan keselamatan dan lingkungan perlu diperiksa oleh instansi terkait.

Desak DLH dan Aparat Turun Langsung

Warga berharap persoalan ini tidak berhenti sebatas saling membantah. Mereka meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Indragiri Hulu, menelusuri dugaan aktivitas penampungan BBM di lokasi tersebut sekaligus menyelidiki kemungkinan kaitannya dengan perubahan kualitas air sumur warga.

Mereka juga berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera turun ke lapangan untuk mengambil sampel air dari sejumlah sumur yang dikeluhkan, kemudian melakukan pengujian laboratorium guna memastikan apakah benar terdapat kandungan hidrokarbon atau senyawa pencemar yang berkaitan dengan BBM jenis solar.

Pengujian tersebut penting untuk mengetahui tingkat pencemaran, memastikan sumber kontaminasi, serta menentukan langkah penanganan dan pemulihan lingkungan apabila pencemaran terbukti terjadi.

Sebab, apabila dugaan tersebut benar, dampaknya bukan hanya menyangkut kenyamanan tempat tinggal, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada hasil pengujian laboratorium yang memastikan penyebab perubahan kualitas air sumur warga. Dugaan keterkaitan antara aktivitas gudang dan kondisi air sumur juga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Warga kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Mereka berharap persoalan tersebut segera mendapat kepastian, sehingga tidak terus dibayangi kekhawatiran terhadap air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.***

Terkini