MimbarNews.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Rokan Hulu menyampaikan pernyataan sikap terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak berjalan sesuai regulasi di sejumlah kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
Sebagaimana dijelaskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu, PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan di bidang kesehatan dan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, HMI Cabang Rokan Hulu menemukan sejumlah kejanggalan.
Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu, Al Fajar, menegaskan bahwa pihaknya meminta Dinas Sosial untuk lebih tegas dalam melakukan monitoring terhadap para pendamping PKH yang telah diamanahkan. "Kami mendesak agar Dinas Sosial mengevaluasi dan memonitor secara langsung tim yang bertugas dalam penanganan bantuan PKH, karena kami menemukan indikasi ketidaksesuaian pendamping dengan regulasi yang berlaku," ujarnya.
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang PTKP HMI Cabang Rokan Hulu, Ardias Januar, yang melakukan investigasi langsung ke sejumlah wilayah. Dalam kunjungannya ke beberapa kecamatan dan desa, Ardias mewawancarai sejumlah warga penerima PKH. Dari hasil investigasi tersebut, ditemukan bahwa program PKH diduga tidak tepat sasaran.
"Beberapa warga yang kami temui menyampaikan adanya kejanggalan dalam penyaluran bantuan PKH. Ada masyarakat yang layak namun tidak menerima bantuan, sementara ada pula yang tidak sesuai kriteria justru terdaftar sebagai penerima," terang Ardias.
Lebih lanjut, HMI Cabang Rokan Hulu mendesak agar transparansi data penerima PKH ditingkatkan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, guna menjamin keadilan dalam distribusi bantuan sosial.
"Kami menuntut keadilan ekonomi bagi masyarakat Rokan Hulu dan meminta agar Dinas Sosial benar-benar menjalankan program ini sesuai dengan regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tanpa merugikan masyarakat," tutup Al Fajar.
HMI Cabang Rokan Hulu menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dari Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu.