Pekanbaru – Badan Pengelola Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, lembaga tersebut diduga melakukan mark up dalam pengadaan dua aplikasi dengan total anggaran mencapai Rp340 juta pada tahun anggaran 2024.
Informasi yang beredar menyebutkan, kedua aplikasi yang dibeli BKPSDM tersebut hanya berupa sistem sederhana yang sejatinya dapat dibuat dengan biaya jauh lebih murah. Beberapa pihak menilai, harga pengadaan yang mencapai ratusan juta rupiah itu tidak sebanding dengan kualitas dan kebutuhan penggunaannya.
“Kalau kita lihat, harga aplikasi yang dikeluarkan terlalu tinggi. Padahal banyak pengembang lokal yang mampu membuat aplikasi serupa dengan biaya lebih rendah,” ungkap salah satu aktivis pemerhati anggaran di Pekanbaru, Jumat (12/9/2025).
Lebih jauh, dugaan mark up ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan Pemko Pekanbaru. Aktivis mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek pengadaan tersebut.
“Kami minta APH jangan tinggal diam. Ini uang rakyat, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Kalau benar ada indikasi mark up, harus diusut tuntas,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BKPSDM Pekanbaru, Samto berulang kali di konfirmasi melalui Whatsapp pribadinya tak kunjung merespon pertanyaan MimbarRiau.com, Awak media juga berulang kali mencoba menemuinya di kantor BKPSDM Pekanbaru, Samto terkesan menghindar. ***