Medan - Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap janji-janji pemerintahan yang belum terwujud, suara dari rakyat kecil kembali menggema, menyerukan perubahan nyata yang berpihak pada masa depan generasi muda. Ariswan, Koordinator Aliansi Peduli Penegakan Hukum (APPH), angkat bicara menanggapi polemik program SPP gratis di Sumatera Utara yang hingga kini belum terealisasi sesuai harapan publik.
Dalam pernyataannya, Ariswan mengkritisi keras keberpihakan anggaran pemerintah dan legislatif yang dinilai lebih memanjakan pejabat daripada memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Ia menilai, jika benar dibutuhkan dana sebesar Rp 500 miliar untuk merealisasikan pendidikan gratis, maka seharusnya anggaran mewah untuk pejabat dan wakil rakyat bisa menjadi sumber alternatifnya.
"Potong saja anggaran untuk para pejabat dan wakil rakyat itu, alihkan ke pendidikan agar program SPP gratis benar-benar berjalan," tegas Ariswan.
Ia menyoroti tunjangan rumah dinas anggota DPRD Sumatera Utara yang disebut mencapai Rp 40 juta per bulan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumut Nomor 7 Tahun 2021. Menurutnya, angka tersebut sangat tidak masuk akal di tengah kebutuhan pendidikan yang mendesak, apalagi jika dikalikan dengan jumlah anggota DPRD, maka anggaran yang terserap sangat besar dan tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
"Kalau memang pendidikan prioritas, buktikan! Jangan malah rakyat yang dijadikan korban janji politik, sementara wakil rakyat malah ikut menikmati kemewahan dari uang rakyat yang seharusnya diawasi penggunaannya," ujarnya.
Lebih jauh, Ariswan menyampaikan keprihatinannya terhadap sikap para pemangku kepentingan yang dinilainya tidak memiliki sense of crisis. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, keluarga berpenghasilan rendah masih terbebani dengan biaya sekolah, padahal pemerintah telah mengumumkan program unggulan bersekolah gratis. Namun, faktanya, siswa SMA di Sumut tetap ditagih SPP, bahkan diancam tidak bisa ikut ujian jika belum membayar.
Ironisnya, sistem pembayaran yang kini telah beralih ke sistem digital melalui bank justru menambah beban bagi masyarakat yang tidak memiliki akses atau saldo di rekening bank. Hal ini memperkuat kesan bahwa kebijakan dibuat tanpa kesiapan matang dan tidak berpihak pada rakyat kecil.
"Jangan bermewah-mewahan dulu, cukup sudah rakyat dibebani, sekarang saatnya pejabat dan wakil rakyat ikut berkorban," tambah Ariswan.
Seruan dari APPH ini bukan sekadar kritik kosong. Ini adalah refleksi dari kegelisahan masyarakat terhadap arah pembangunan daerah yang belum menyentuh akar persoalan. Pendidikan adalah fondasi masa depan. Bila hari ini pemerintah gagal menyediakan akses pendidikan gratis yang dijanjikan, maka bukan hanya masa depan siswa yang terancam, tapi juga masa depan Sumatera Utara secara keseluruhan.
Momentum ini seharusnya menjadi titik balik. Jika pemerintah benar-benar ingin menunaikan janji politiknya dan menciptakan perubahan, maka mengalihkan anggaran dari hal yang tidak mendesak ke sektor pendidikan adalah langkah paling logis dan bermartabat. Sebab, tidak ada investasi yang lebih berharga daripada investasi pada kecerdasan anak bangsa.
