Mimbarnews.com -  Puluhan tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang harus menelan pil pahit. Pasalnya dedikasi mereka selama puluhan tahun mengabdi di RSUD terancam sia-sia dengan tidak diusulkannya mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) oleh direktur RSUD Tamiang.

Harapan mereka pupus ketika mengetahui hanya 3 formasi CPNS yang dibuka, tanpa ada formasi P3K untuk mereka yang telah berjibaku siang malam melayani masyarakat di RSUD Aceh Tamiang.

"Kami sudah bertemu dengan Direktur RSUD, kata Direktur tidak buka untuk P3K baik itu ijazah SMA, D3 Perawat, dan Bidan. Sedangkan kami sudah bekerja di RSUD selama puluhan tahun malah disuruh Direktur cari dikantor lain aja," ungkap salah satu perwakilan honorer dengan nada kecewa saat mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Senin 6 Mei 2024.

Kekecewaan mereka semakin mendalam karena mereka telah masuk dalam database, namun kesempatan untuk menjadi P3K sirna.

"Cuman 38 orang kita. Sudah masuk database semua kita. Malah nggak diusulkan P3K sama Direktur. Kecewa kita," ujar mereka dengan suara bercampur pilu.

Tak ingin hak mereka dirampas, para honorer RSUD Aceh Tamiang mencari keadilan dengan mengadu ke DPRK.

"Untuk itu, kami berharap kepada DPRK untuk dapat mencari solusinya. Agar gelombang berikutnya jangan sampai tidak masuk dan jangan sampai kedepannya kebobolan lagi," harap mereka dengan penuh penantian.

Jeritan para honorer RSUD Aceh Tamiang mengusik hati nurani anggota DPRK. Abi, salah satu anggota DPRK, mempertanyakan dasar di balik keputusan Direktur RSUD yang tak membuka formasi P3K.

"Kenapa nggak buka, itu kan bukan uang dia. Ini akan kita cari solusi. Kenapa nggak dibutuhkan kenapa nggak dibutuhkan P3K kalau gitu untuk apa dikerjakan selama ini di RSUD," tegas Abi dengan nada penuh keprihatinan.

Mendengar keluhan para honorer, Miswanto, Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang, tak kuasa menahan rasa prihatin. Ia berjanji akan memanggil Direktur RSUD dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mencari solusi terbaik bagi para honorer.

"Sangat miris mendengar nya, dan akan kita panggil Direktur RSUD, serta BPKSDM," kata Miswanto dengan raut wajah penuh empati.

Fadlon, Wakil Ketua I DPRK Aceh Tamiang, menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak-hak para honorer. Ia menegaskan bahwa DPRK akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari tahu kendala yang dihadapi dalam proses pengusulan P3K.

"Kita akan panggil, kita akan tanya apa kendalanya. Kita akan sama sama perjuangkan," ungkap Fadlon dengan penuh keyakinan.

Keluhan para honorer di RSUD Aceh Tamiang ini menjadi tamparan keras bagi sistem yang ada. Di satu sisi, mereka telah mengabdikan diri dengan penuh dedikasi, di sisi lain, hak-hak mereka untuk menjadi P3K diduga dirampas. DPRK Aceh Tamiang kini dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk memperjuangkan nasib para honorer dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik gemerlap pelayanan publik, ada jerih payah dan pengabdian para tenaga honorer yang tak boleh diabaikan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang patut mendapatkan penghargaan dan keadilan.**(tarm)