Cegah Konflik Agraria Berulang, TFPK Siak Tekankan Pentingnya Pendataan Subjek dan Objek Sengketa

Cegah Konflik Agraria Berulang, TFPK Siak Tekankan Pentingnya Pendataan Subjek dan Objek Sengketa

Siak, Mimbarnews.com – Penyelesaian konflik agraria tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa didahului pendataan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat serta objek tanah yang dipersengketakan.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik (TFPK) Kabupaten Siak, Anton Hidayat, S.H. Menurutnya, inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi subjek maupun objek konflik merupakan tahapan mendasar untuk memastikan penyelesaian berjalan objektif, transparan, serta memberikan keadilan bagi seluruh pihak.

Ia menilai, pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan siapa saja pihak yang memiliki hubungan hukum maupun penguasaan faktual terhadap suatu bidang tanah, termasuk menelusuri asal-usul, riwayat penguasaan, dan status hukum objek yang dipermasalahkan.

Dengan demikian, kebijakan penyelesaian, termasuk penertiban maupun penguasaan kembali suatu areal, tidak dilakukan hanya berdasarkan asumsi atau data administrasi yang belum teruji.

"Jangan sampai kita berbicara tentang penyelesaian konflik, tetapi belum mengetahui secara pasti siapa subjek yang berkonflik dan tanah mana yang menjadi objek konfliknya.

Inventarisasi dan verifikasi harus menjadi titik awal. Tanpa data yang benar, kebijakan penyelesaian berpotensi salah sasaran dan justru melahirkan konflik baru," ujarnya.

Anton menjelaskan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria telah mengatur tahapan penyelenggaraan Reforma Agraria, termasuk mekanisme penanganan konflik agraria.

Dalam Pasal 16 ayat (2), disebutkan bahwa penentuan Lokasi Prioritas Reforma Agraria dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penerimaan laporan, pengaduan, dan pendaftaran potensi objek serta subjek Reforma Agraria, dilanjutkan inventarisasi dan identifikasi, pengumpulan satu data Reforma Agraria, hingga penetapan lokasi prioritas.

Sementara itu, Pasal 29 mengatur tahapan penyelesaian konflik agraria yang meliputi penerimaan dan pengumpulan laporan konflik, pengkajian serta verifikasi secara fisik dan yuridis, koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, penetapan keputusan penyelesaian, penetapan objek dan subjek Reforma Agraria, pemulihan hak masyarakat, hingga pemantauan dan evaluasi.

Menurut Anton, ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak cukup hanya dengan melihat status administratif suatu kawasan. Fakta penguasaan di lapangan, riwayat tanah, bukti yang dimiliki masyarakat, serta status hukum objek sengketa juga harus diperiksa secara menyeluruh.

Inventarisasi Harus Mencakup Subjek dan Objek Konflik

Anton menguraikan, terdapat dua aspek utama yang harus menjadi perhatian dalam proses inventarisasi konflik agraria.

Pertama, inventarisasi subjek konflik. Tahapan ini bertujuan mengidentifikasi seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum maupun hubungan faktual dengan tanah yang disengketakan.

Pihak-pihak tersebut dapat meliputi masyarakat perorangan, kelompok masyarakat, masyarakat adat, pemerintah desa atau kampung, badan usaha, pemegang hak atas tanah, pemegang perizinan, hingga pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap objek konflik.

Selain identitas para pihak, riwayat penguasaan masyarakat juga harus ditelusuri. Di antaranya asal-usul tanah, waktu mulai menguasai, proses perolehan tanah, hubungan dengan masyarakat adat, bukti transaksi, dokumen administrasi desa, serta bukti penguasaan lainnya.

Kedua, inventarisasi objek konflik. Proses ini dilakukan untuk memastikan secara konkret lokasi, luas, letak, batas, koordinat, penggunaan, pemanfaatan, serta status hukum tanah yang menjadi objek sengketa.

Seluruh hasil pendataan tersebut perlu dihimpun dalam satu data konflik yang dilengkapi dokumen pendukung dan peta spasial. Dengan begitu, pemerintah memiliki dasar yang jelas dan terukur dalam menentukan langkah penyelesaian.

Anton juga mengingatkan bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 7 Tahun 2021 telah mengatur pentingnya inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah di dalam kawasan hutan.

Dalam Pasal 136, diatur penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, melalui pengeluaran bidang tanah dari kawasan hutan negara dengan mekanisme perubahan batas kawasan hutan.

Selanjutnya, Pasal 137 mengatur penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah ditunjuk sebagai kawasan hutan melalui proses inventarisasi dan verifikasi.

Bahkan, Pasal 58 juga mengakui pembuktian hak pihak ketiga melalui bukti tertulis maupun tidak tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap Konflik Agraria Memerlukan Mekanisme Penyelesaian Berbeda

Lebih lanjut, Anton menekankan bahwa konflik agraria tidak bisa diselesaikan menggunakan satu pola yang sama. Setiap persoalan memiliki karakteristik, riwayat penguasaan, serta dasar hukum yang berbeda.

Konflik antara masyarakat dengan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), misalnya, memiliki karakteristik berbeda dengan persoalan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan, tumpang tindih dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI), maupun konflik yang berkaitan dengan perizinan berusaha.

Karena itu, hasil inventarisasi dan verifikasi harus menjadi dasar untuk menentukan tipologi konflik sekaligus mekanisme penyelesaian yang paling tepat.

Beberapa mekanisme yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain pemulihan hak, redistribusi tanah, perubahan batas kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, penataan kawasan hutan, perhutanan sosial, maupun mekanisme penyelesaian lainnya.

Dalam kaitannya dengan Permenhut Nomor 20 Tahun 2025, yang memuat penambahan pengaturan mengenai mekanisme penguasaan kembali dan pelepasan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 326, Anton mengingatkan agar pelaksanaannya tetap memperhatikan kondisi faktual serta tipologi penguasaan tanah di dalam areal tersebut.

"Penertiban kawasan hutan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. Namun, kita juga harus memastikan apakah di dalam areal tersebut terdapat tanah masyarakat, permukiman, lahan garapan, atau hak pihak ketiga yang harus diidentifikasi dan diverifikasi.

Jangan sampai seluruh areal diperlakukan sama tanpa memeriksa subjek dan objeknya," tegasnya.

TFPK Siak Dorong Pembentukan Satu Data Konflik Agraria

Dalam konteks Kabupaten Siak, Anton mendorong agar inventarisasi konflik agraria dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak.

Mulai dari masyarakat, pemerintah kampung, kecamatan, perangkat daerah, instansi pertanahan, instansi kehutanan, hingga kementerian dan lembaga terkait.

Menurutnya, TFPK Kabupaten Siak dapat mengambil peran dalam mendorong pengumpulan serta pemutakhiran satu data konflik agraria yang setidaknya mencakup sejumlah informasi penting.

Di antaranya identitas dan kedudukan hukum para pihak yang berkonflik, riwayat penguasaan dan asal-usul tanah masyarakat, lokasi dan luas objek konflik, batas serta koordinat tanah, dokumen kepemilikan dan penguasaan, hingga bukti pendukung lainnya.

Pendataan juga perlu memuat status kawasan hutan, HGU, PBPH, dan perizinan berusaha, termasuk peta yang menggambarkan potensi tumpang tindih antara penguasaan masyarakat dengan hak maupun perizinan pihak lain.

Tidak kalah penting, data tersebut harus dilengkapi tipologi konflik dan rekomendasi mekanisme penyelesaian berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, data yang telah dihimpun dapat menjadi bahan pengusulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria sekaligus dasar koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperoleh penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.

Menutup keterangannya, Anton kembali menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik agraria sangat ditentukan oleh ketepatan data dan objektivitas proses pemeriksaan.

Inventarisasi menjadi titik awal untuk mengetahui persoalan secara menyeluruh, sedangkan verifikasi merupakan dasar pembuktian sebelum pemerintah menentukan kebijakan penyelesaian.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan secara tepat sasaran, memberikan kepastian hukum, serta menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh pihak.

Narasumber:

ANTON HIDAYAT, S.H.
Ketua Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik (TFPK) Kabupaten Siak

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index