?PEKANBARU (Senin, 2 Februari 2026) – Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC F.SPTI - K.SPSI) Kabupaten Rokan Hulu menyatakan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi III DPR RI. Dukungan ini menyusul keputusan politik parlemen yang tetap mempertahankan posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) langsung di bawah kendali Presiden.
?Ketua PC F.SPTI - K.SPSI Rokan Hulu, M. Sahril Topan, ST, MM Yang pernah menjabat Sebagai Pimpinan DPRD Rokan Hulu menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya dalam melindungi hak-hak pekerja di daerah.
?"Kami di Rokan Hulu sangat mengapresiasi kebijakan politik Komisi III DPR RI. Berdasarkan pengalaman kami di lapangan, Polri selama ini telah menjalankan tugasnya dengan sangat humanis. Pendekatan persuasif yang dilakukan Polri dalam merespon setiap persoalan pekerja sangat kami rasakan manfaatnya," ujar M. Sahril Topan dalam keterangan persnya di Pekanbaru, Senin (2/2/2026).
?Melawan Upaya Pelemahan Institusi
?M. Sahril Topan juga menyoroti adanya gerakan dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menggulirkan wacana agar Polri berada di bawah kendali kementerian teknis. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bentuk pelemahan terhadap institusi kepolisian.
?"Kami melihat hari ini ada indikasi pihak-pihak yang ingin melemahkan kekuatan Polri dengan memunculkan wacana agar Polri berada di bawah kementerian khusus. Seringkali, kelemahan atau kesalahan oknum sengaja dibesar-besarkan untuk menjustifikasi perpindahan kendali tersebut. Padahal, secara institusional, Polri hari ini sudah berada pada jalur yang benar," tegasnya.
?Refleksi Media: Hubungan Pekerja dan Polri
?Senada dengan pemberitaan di berbagai media daerah sebelumnya, peran Polri dalam menjaga iklim investasi dan kondusivitas buruh di Rokan Hulu dianggap krusial. Sebagaimana dikutip dari laporan Riau Terkini dan Media Rohul pada medio 2025, sinergi antara serikat pekerja dan Polres Rokan Hulu telah berhasil meredam berbagai potensi konflik industrial melalui mediasi yang humanis.
?Topan menambahkan bahwa jika Polri diletakkan di bawah kementerian, dikhawatirkan akan terjadi politisasi birokrasi yang justru menghambat gerak cepat kepolisian dalam menangani masalah kamtibmas di akar rumput.
?"Polri harus tetap independen dari kepentingan politik sektoral kementerian. Dengan berada langsung di bawah Presiden, komando tetap tunggal dan Polri bisa bekerja secara profesional sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, termasuk kami para pekerja di sektor transportasi," tutup Topan.