BENGKALIS (MN) – Yayasan Masyarakat Peduli Hutan dan Jalan Raya (MAPELHUT JAYA) menyatakan akan menempuh langkah hukum terkait dugaan pelanggaran pengelolaan limbah oleh PT ISA yang beroperasi di Desa Batin Sobanga, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau.
Persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan kondisi kolam penampungan dan pengolahan limbah milik perusahaan yang disebut tidak kedap air. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila terbukti menyebabkan rembesan limbah ke dalam tanah maupun pencemaran lingkungan di sekitarnya.
Sekretaris Yayasan MAPELHUT JAYA, Darbi, S.Ag., menegaskan bahwa pengelolaan air limbah merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh setiap perusahaan. Bahkan, ketentuan mengenai pelanggaran terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021.
Darbi merujuk Lampiran XV Tabel 1 angka 27 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tingkat Pelanggaran terhadap Kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan. Dalam ketentuan tersebut, pengolahan dan saluran air limbah yang tidak kedap air tercantum sebagai pelanggaran berat.
"Ini bukan persoalan sepele. Regulasi sudah mengatur secara tegas mengenai kewajiban pengelolaan air limbah. Jika dugaan kondisi kolam limbah PT ISA tersebut terbukti melalui pemeriksaan teknis, pemerintah harus mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Darbi.
Desak DLH Turun Langsung, Jangan Hanya Periksa Administrasi
MAPELHUT JAYA mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis, DLH Provinsi Riau, serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas pengolahan limbah PT ISA.
Menurut Darbi, pengawasan terhadap perusahaan tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen administrasi. Pemerintah harus memastikan kondisi faktual fasilitas pengolahan limbah di lapangan sesuai dengan standar dan kewajiban lingkungan yang berlaku.
Sejumlah aspek yang dinilai perlu diperiksa antara lain konstruksi dasar dan dinding kolam, keberadaan lapisan kedap air, potensi rembesan limbah ke dalam tanah, hingga kemungkinan dampak terhadap kualitas air tanah dan lingkungan sekitar.
"Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi pencemaran. Pencegahan harus menjadi prioritas. Kalau hasil pemeriksaan membuktikan kolam pengolahan limbah tidak kedap air, jangan berhenti pada teguran administratif tanpa tindak lanjut yang jelas. Penegakan aturan harus dilakukan," ujarnya.
Ia juga meminta hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara transparan agar masyarakat mengetahui apakah fasilitas pengolahan limbah perusahaan telah memenuhi ketentuan lingkungan hidup.
Pelajari Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup
Tidak hanya mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan, MAPELHUT JAYA juga mulai menyiapkan langkah hukum apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti.
Darbi mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti, mempelajari hasil pemeriksaan teknis, serta mengkaji kemungkinan mengajukan gugatan organisasi lingkungan hidup atau legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal tersebut memberikan hak kepada organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
"MAPELHUT JAYA tidak ingin persoalan ini hanya menjadi bahan pembicaraan. Kami akan mengumpulkan bukti, meminta pemeriksaan resmi, dan mempelajari seluruh langkah hukum yang dapat ditempuh. Jika ditemukan pelanggaran dan persyaratan gugatan terpenuhi, kami siap membawa persoalan ini ke meja hijau," tegasnya.
Menurut Darbi, langkah hukum tersebut merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam mendorong kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Investasi Jangan Mengorbankan Lingkungan
MAPELHUT JAYA mengingatkan bahwa aktivitas investasi dan kegiatan industri harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan lingkungan hidup.
PP Nomor 22 Tahun 2021 telah mengatur berbagai kewajiban pengelolaan lingkungan, mekanisme pengawasan, serta pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban dalam persetujuan lingkungan.
Apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, pemerintah diminta mengambil tindakan secara proporsional sesuai jenis dan tingkat pelanggaran, termasuk mewajibkan perbaikan fasilitas maupun pemulihan lingkungan apabila diperlukan.
Darbi menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghambat investasi ataupun aktivitas usaha PT ISA. Namun, perusahaan harus memastikan seluruh kegiatan operasionalnya tidak mengabaikan aspek keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
"Silakan perusahaan berinvestasi dan menjalankan usaha. Namun, jangan sampai kepentingan ekonomi mengesampingkan kewajiban menjaga lingkungan hidup. Investasi seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan ancaman terhadap lingkungan," tutup Darbi.
Sementara itu, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PT ISA terkait dugaan kondisi kolam penampungan dan pengolahan limbah tersebut.
Perlu ditegaskan, dugaan pelanggaran lingkungan ini masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang serta pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.
(Redaksi)