PEKANBARU – Ketidakhadiran manajemen PT Sawit Asahan Indah (PT SAI) dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Koperasi Rambah Samo Sakti di DPRD Provinsi Riau menuai kekecewaan. Padahal, perusahaan perkebunan tersebut telah diundang secara resmi untuk menghadiri pertemuan yang membahas persoalan kepentingan masyarakat, khususnya terkait kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau plasma sebesar 20 persen.
Kekecewaan tersebut disampaikan Evi Yuliana. Ia menyayangkan sikap manajemen PT SAI yang tidak hadir dalam forum resmi yang telah difasilitasi lembaga legislatif tersebut.
Menurut Evi, RDP seharusnya menjadi momentum penting bagi perusahaan, koperasi, dan pihak terkait untuk duduk bersama guna membahas persoalan yang selama ini belum memperoleh kejelasan.
Melalui forum tersebut, PT SAI diharapkan dapat memberikan penjelasan secara langsung, termasuk menyampaikan dasar dan perkembangan pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat.
"Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran PT SAI. DPRD Provinsi Riau sudah memfasilitasi pertemuan melalui undangan resmi. Seharusnya perusahaan hadir untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan ini," ungkap Evi.
Ia menilai, ketidakhadiran perusahaan justru membuat upaya mencari titik terang kembali tertunda. Sementara itu, masyarakat dan anggota Koperasi Rambah Samo Sakti masih menantikan kepastian atas persoalan yang menjadi perhatian mereka.
Evi berharap DPRD Riau tidak berhenti pada pelaksanaan RDP tersebut. Ia meminta agar manajemen PT SAI kembali dipanggil sehingga perusahaan dapat dimintai penjelasan dan persoalan yang dipermasalahkan tidak terus berlarut-larut.
Menurutnya, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha perkebunan harus bersikap terbuka terhadap pengawasan serta proses penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan kewajiban terhadap masyarakat.
Kewajiban Plasma 20 Persen Diminta Diperjelas
Persoalan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau plasma 20 persen menjadi salah satu poin penting yang perlu mendapatkan kejelasan dalam hubungan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar.
Kewajiban tersebut antara lain diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan beserta ketentuan perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
Dalam konteks persoalan yang dihadapi Koperasi Rambah Samo Sakti, Evi menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut, termasuk dasar perhitungan luas lahan, bentuk realisasi, serta sejauh mana komitmen perusahaan telah dijalankan.
Ia berharap DPRD Riau dapat meminta PT SAI menyampaikan penjelasan tertulis agar seluruh persoalan dapat dibahas berdasarkan data, dokumen perizinan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, tidak ada lagi ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
DPRD Riau Diminta Kawal Hingga Tuntas
Evi menegaskan, masyarakat dan anggota koperasi membutuhkan kepastian konkret atas persoalan yang sedang diperjuangkan. Menurutnya, penyelesaian tidak boleh hanya berhenti pada pertemuan atau penyampaian janji tanpa tindak lanjut yang jelas.
Ia juga berharap pemerintah daerah, instansi yang membidangi perkebunan, serta lembaga terkait turut mengambil peran dalam mengawal penyelesaian persoalan tersebut.
"Harapan kami, DPRD Provinsi Riau tetap mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa mendapatkan kepastian mengenai hak dan kewajibannya," tegasnya.
Evi berharap DPRD Riau segera menjadwalkan pemanggilan kembali terhadap manajemen PT SAI agar perusahaan dapat memberikan klarifikasi secara langsung dan pembahasan tidak kembali menemui jalan buntu.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari manajemen PT Sawit Asahan Indah terkait alasan ketidakhadiran dalam agenda RDP tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak PT SAI guna memberikan penjelasan secara berimbang kepada publik.
(Redaksi)
