PEKANBARU — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Orang Melayu Republik Indonesia (KOREK) Riau secara resmi melayangkan laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terkait dugaan tindak pidana kehutanan atas penguasaan dan penyerahan lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 320 hektar yang berada di dalam kawasan hutan negara.
Berdasarkan dokumen peta teknis yang dihimpun di lapangan, lahan perkebunan tersebut diidentifikasi atas nama Edi Kurniawan. Kebun sawit seluas 320 hektar ini terletak di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan peta fungsi kawasan berskala 1 : 37.000, wilayah garapan ini terindikasi kuat berada di dalam kawasan hutan.
Ketua LSM KOREK Riau, Miswan, mengungkapkan bahwa setelah lahan seluas 320 hektar tersebut diserahkan oleh Edi Kurniawan, lahan tersebut kini dikuasai, diduduki, serta diambil hasil sawitnya secara terus-menerus setiap hari oleh pihak Kelompok Tani Kesepakatan Bersama.
"Setelah diserahkan oleh Saudara Edi Kurniawan, lahan seluas 320 hektar tersebut saat ini dikuasai, diduduki, dan diambil hasilnya setiap hari oleh pihak Kelompok Tani Kesepakatan Bersama secara ilegal di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, kami meminta kepada pihak penyidik Kejati Riau agar segera menindaklanjuti laporan resmi kami secara tuntas," tegas Miswan.
Landasan Hukum dan Ancaman Sanksi Pidana
Tindakan penguasaan lahan, pembukaan perkebunan, hingga pendudukan dan pengambilan hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum berat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia:
* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang):
* Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b melarang setiap orang untuk mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, serta merambah, menebang pohon, atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
* Pasal 78 mengatur ancaman sanksi pidana penjara yang sangat berat serta denda dengan nilai miliaran rupiah bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan larangan di dalam kawasan hutan.
* Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H):
* Mengatur sanksi pidana bagi korporasi maupun perorangan yang melakukan perambahan kawasan hutan negara secara terorganisir untuk kegiatan perkebunan.
LSM KOREK Riau berharap aparat penegak hukum di Kejati Riau dapat bertindak cepat dan profesional untuk memanggil pihak-pihak terkait—baik Edi Kurniawan maupun pengurus Kelompok Tani Kesepakatan Bersama—serta menghentikan segala bentuk aktivitas ilegal di atas kawasan hutan negara demi menyelamatkan kerugian keuangan negara.