Pekanbaru – Sorotan publik kembali tertuju pada salah satu anggota DPRD Provinsi Riau, Suyadi, yang disebut-sebut terlibat dalam kasus perambahan hutan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Desakan agar dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap suyadi kian menguat, mengingat pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas ilegal tersebut.
Muhajirin Siringo Ringo, Aktivis lingkungan dan penggiat antikorupsi menilai, keberadaan Suyadi di kursi legislatif mencederai moral publik dan mencoreng marwah lembaga DPRD Riau. “Seseorang yang diduga kuat terlibat dalam perusakan hutan konservasi tidak pantas mewakili rakyat. Sudah sepatutnya partai politik pengusungnya segera memproses PAW,” ujarnya.
Kasus ini bermula dari temuan aktivitas ilegal berupa pembukaan lahan dan penguasaan kawasan TNTN yang diduga dilakukan secara sistematis oleh beberapa oknum, salah satunya dikaitkan dengan nama Suyadi. Kawasan TNTN sendiri adalah wilayah konservasi penting yang selama ini menjadi benteng terakhir bagi kelestarian gajah Sumatera dan ekosistem hutan tropis Riau.
Dokumen dan laporan investigasi dari sejumlah lembaga lingkungan menunjukkan adanya penguasaan lahan skala besar oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi. Dalam laporan itu, nama Suyadi muncul sebagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas perambahan tersebut.
“Mengabaikan fakta hukum dan membiarkan dia tetap menjabat adalah bentuk pembiaran terhadap pelanggaran. Kita tidak boleh toleran terhadap perusak lingkungan, apalagi jika mereka berada di lingkar kekuasaan,” tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada sikap tegas dari partai politik tempat Suyadi bernaung, PDIP maupun dari DPRD Riau sendiri. Banyak kalangan berharap aparat penegak hukum segera menuntaskan proses hukum atas dugaan pelanggaran tersebut, dan partai politik menunjukkan komitmennya terhadap penegakan etika dan hukum dengan segera memproses PAW.
Jika tidak ada tindakan nyata, publik menilai, kepercayaan terhadap lembaga legislatif dan institusi partai politik akan terus menurun. “Jangan sampai hutan habis, keadilan pun lenyap, suyadi harus di hukum dan di PAW, tidak cukup PDIP Riau hanya mengapresiasi langkah suyadi yang secara sukarela mengembalikan lahan ke Negara” pungkas aktivis lingkungan itu.
Hingga berita ini tayang, MimbarNews.com sudah mencoba mengkonfirmasi suyadi namun tak kunjung di respon. (Dedi Muslim)
