Batam - Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, baru-baru ini menyoroti temuan mengejutkan terkait dugaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif. Dugaan ini muncul dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Provinsi Kepulauan Riau.
Sorotan tajam ini disampaikan Sahidin saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ia mengungkapkan kekhawatiran serius mengenai integritas program yang seharusnya menjadi prioritas nasional tersebut.
Temuan ini mengindikasikan adanya ribuan SPPG yang keberadaannya tidak jelas, memunculkan dugaan penyalahgunaan dan potensi masalah yang lebih besar. Kondisi ini mendesak BGN untuk segera memperkuat pengawasan dan koordinasi guna memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Dugaan Ribuan SPPG Fiktif dan Modus Operandi
Sahidin membeberkan data yang mengkhawatirkan mengenai SPPG dalam program MBG. “BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya,” kata Sahidin dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menjelaskan modus operandi di balik dugaan SPPG fiktif ini. Menurutnya, banyak SPPG yang hanya membuka akun secara administratif tanpa memiliki lokasi fisik yang jelas. “Ada yang hanya membuka akun, tetapi lokasi fisiknya tidak ada. Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual,” tambahnya.
Selain itu, Sahidin juga menyoroti informasi bahwa banyak SPPG justru dikuasai oleh segelintir orang. Situasi ini mengindikasikan adanya praktik monopoli atau penyalahgunaan wewenang yang menghambat pemerataan dan efektivitas program.
Lemahnya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintah
Menyikapi temuan ini, Sahidin mendorong penguatan pengawasan oleh BGN terhadap keberadaan dan operasional SPPG di lapangan. Pengawasan yang lemah dapat membuka celah bagi praktik-praktik tidak bertanggung jawab yang merugikan masyarakat.
Selain masalah pengawasan, Sahidin juga menyoroti lemahnya koordinasi antara BGN dengan pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan program MBG ada di tingkat pemerintahan, sehingga koordinasi yang solid menjadi kunci penting keberhasilan.
“Kami minta kepada BGN, baik pusat maupun daerah, agar menyelesaikan masalah ini, khususnya di Kepri,” tegasnya. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan atau bahkan pengabaian terhadap masalah krusial di lapangan.
Ancaman Terhadap Program Prioritas dan Keamanan Pangan
Dugaan SPPG fiktif ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap program prioritas pemerintah. “Jangan sampai program ini hanya sekadar 'booking', akunnya sudah terdaftar lalu dijual. Kalau seperti ini, kita khawatir program prioritas Presiden Prabowo Subianto justru bermasalah,” jelas Sahidin.
Program Makanan Bergizi Gratis merupakan inisiatif penting yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Jika terjadi penyalahgunaan, tujuan mulia program ini dapat tercederai dan tidak mencapai sasaran yang diinginkan.
Sahidin juga mengingatkan bahwa aspek keamanan pangan tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan program ini. Ia menekankan pentingnya sistem pengawasan terpadu agar potensi insiden, seperti keracunan makanan, bisa diantisipasi sejak awal dan memastikan kualitas makanan yang diberikan aman untuk dikonsumsi. **
