MimbarNews.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 5 April 2024. Rapat tersebut mengenai pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024. Jokowi sudah meminta ada komunikasi dengan pemerintahan baru yang bakal dipimpin presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai rapat tersebut menyampaikan, Jokowi meminta untuk berkomunikasi dengan pemerintahan baru sehingga pada tahun pertama dapat melaksanakan program prioritas yang disampaikan. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, karena sifat rancangan ini masih transisi krusial, pemerintah Jokowi akan terus melakukan penajaman untuk desain dan postur APBN Tahun 2025, “Namun tetap menjaga proses politik secara proper, secara baik,” kata Sri.
Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka - putra Jokowi, sebagai pemenang Pilpres 2024. Proses sengketa pemilu di MK yang diajukan kubu pemenang bagaimanapun masih berjalan.
Sejauh ini belum ada keterangan atau bentuk resmi tim transisi baik dari pemerintah maupun Prabowo. Para pengamat sebelumnya menilai logika transisi sangat rasional jika ada peralihan kekuasaan yang berbeda secara politik. Prabowo-Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 mengusung tema keberlanjutan.
Sri Mulyani, dalam keterangan di Istana pada Jumat, mengatakan, ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan dalam perancangan APBN Tahun 2025 baik secara geopolitik dan realitas ekonominya seperti kenaikan suku bunga, inflasi, dan arus modal yang terpengaruh dari tensi politik dunia. APBN akan tetap dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural.
APBN 2025 tetap akan disusun pemerintah saat ini dengan komunikasi dengan pemerintahan baru. Caranya tetap dilakukan secara disiplin dan hati hati termasuk komitmen defisit di bawah tiga persen.
“Sehingga tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi dari legitimasi proses penyusunan APBN itu sendiri,” kata Sri Mulyani.*
