Dumai, Mimbarnews.com – Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Wartawan Indonesia (DPW AWI) Provinsi Riau meminta Wali Kota Dumai memberikan teguran sekaligus meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Dumai, Fariz, terkait tidak terlaksananya agenda silaturahmi dan audiensi yang sebelumnya dijanjikan kepada pengurus DPC AWI Kota Dumai.
Persoalan tersebut mencuat setelah pengurus DPC AWI Kota Dumai mendatangi Kantor Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR di kawasan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 11.00 WIB.
Kedatangan pengurus AWI tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi sebelumnya dengan salah seorang staf bernama Amanda, yang menyampaikan adanya rencana penerimaan untuk agenda silaturahmi dan audiensi.
Namun, saat pengurus DPC AWI Kota Dumai tiba di lokasi sesuai waktu yang dijadwalkan, mereka tidak memperoleh kepastian terkait pelaksanaan pertemuan tersebut.
Ketua DPC AWI Kota Dumai, Merli Sinaga, mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Pasalnya, agenda yang telah dikomunikasikan sebelumnya justru tidak terlaksana tanpa adanya penjelasan yang jelas.
Bahkan, upaya menghubungi Amanda untuk meminta konfirmasi dan penjelasan mengenai kepastian audiensi tersebut juga tidak mendapatkan respons.
Menanggapi kejadian itu, DPW AWI Provinsi Riau menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Dumai. Sebab, komunikasi dan komitmen pelayanan yang disampaikan oleh jajaran perangkat daerah semestinya dijalankan secara profesional.
AWI Riau menegaskan bahwa pejabat publik maupun jajarannya harus memahami pentingnya menjaga komunikasi, terlebih ketika telah menyampaikan kesediaan untuk menerima audiensi.
AWI Riau: Jangan Beri Harapan Jika Tidak Bisa Menepati
DPW AWI Riau menilai, apabila terdapat perubahan jadwal, kesibukan pimpinan, atau kendala lain yang menyebabkan audiensi tidak dapat dilaksanakan, pihak Dinas PUPR seharusnya menyampaikan pemberitahuan secara terbuka dan memberikan penjelasan kepada pihak yang telah dijadwalkan.
Jangan sampai komunikasi yang tidak terkelola dengan baik justru menimbulkan kesan bahwa insan pers hanya diberikan janji tanpa kepastian.
Menurut AWI Riau, pelayanan terhadap masyarakat, organisasi, maupun insan pers harus mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan tanggung jawab.
Pers merupakan salah satu mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di sisi lain, pers juga memiliki fungsi kontrol sosial untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan kepentingan publik mendapatkan perhatian.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 3 yang menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
AWI Riau juga mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan insan pers terhadap pelayanan pemerintah bukanlah bentuk permusuhan terhadap pejabat, melainkan bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.
Minta Wali Kota Panggil dan Klarifikasi Kadis PUPR
Sebagai tindak lanjut, DPW AWI Provinsi Riau mendukung langkah DPC AWI Kota Dumai untuk menyampaikan surat resmi kepada Wali Kota Dumai terkait persoalan tersebut.
Melalui surat itu, AWI meminta Wali Kota Dumai memberikan perhatian dan melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi serta pelayanan audiensi di lingkungan Dinas PUPR Kota Dumai.
AWI Riau juga meminta Wali Kota memanggil Kepala Dinas PUPR, Fariz, untuk meminta penjelasan mengenai kronologi tidak terlaksananya agenda audiensi tersebut, termasuk memastikan sejauh mana komitmen penerimaan yang sebelumnya disampaikan melalui bawahannya.
Langkah evaluasi dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan tidak menimbulkan preseden buruk terhadap pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat maupun organisasi profesi.
AWI Riau berharap Pemerintah Kota Dumai dapat menunjukkan sikap terbuka terhadap setiap komunikasi dan aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk kalangan jurnalis.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa pejabat pemerintah dapat dengan mudah menyampaikan janji pertemuan, tetapi tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan ketika agenda tersebut tidak terlaksana.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala Dinas PUPR Kota Dumai, Fariz, maupun pihak Bidang Penataan Ruang terkait tidak terlaksananya agenda audiensi tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala Dinas PUPR Kota Dumai beserta jajaran guna memberikan penjelasan atas persoalan ini demi menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
(Redaksi)
