Menurut MERIAM, keterbukaan informasi tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum. Polda Riau tidak perlu membuka materi penyelidikan yang memang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Namun, informasi yang secara hukum dapat disampaikan kepada masyarakat dinilai penting untuk dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi.
“Kami meminta Ditreskrimsus Polda Riau menggelar konferensi pers. Jelaskan apa yang memang bisa dijelaskan kepada publik: objek apa yang diperiksa, hasil yang dapat disampaikan, serta bagaimana tindak lanjutnya,” tegasnya.
MERIAM juga meminta tim ahli bekerja secara netral, objektif dan profesional, dengan menjadikan kondisi faktual di lapangan serta ketentuan hukum sebagai dasar pemeriksaan.
Di tengah beredarnya berbagai foto dan video yang disebut memperlihatkan aktivitas perkebunan di area yang dipersoalkan, MERIAM menilai seluruh materi tersebut perlu ditempatkan sebagai bahan yang harus diverifikasi dan diuji oleh aparat penegak hukum, bukan langsung dijadikan kesimpulan mengenai adanya tindak pidana.
Jika dari hasil pemeriksaan dan alat bukti ditemukan adanya dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur hukum, MERIAM mendorong proses tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, apabila masih diperlukan pendalaman, Polda Riau diharapkan menjelaskan perkembangan tersebut secara proporsional kepada masyarakat.
“Kami tidak meminta hukum berjalan karena tekanan. Kami meminta hukum berjalan berdasarkan fakta, kajian ahli dan alat bukti. Jangan biarkan publik terus bertanya-tanya tanpa kejelasan,” kata Aminuddin.
MERIAM menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut secara kritis dan meminta proses penegakan hukum berjalan profesional serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
PUBLIK MENUNGGU HASIL. PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN.
SEGERA GELAR KONFERENSI PERS!
Aliansi Mahasiswa Riau Menggugat (MERIAM)
Koordinator: Aminuddin Harahap, S.I.Kom
