Inhu, Mimbarnews.com – Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Kuantan Tenang kembali menuai sorotan. Di tengah keresahan masyarakat terhadap maraknya aktivitas tambang ilegal, muncul dugaan adanya pihak-pihak yang memiliki peran lebih besar dalam mengendalikan operasional sejumlah rakit PETI di wilayah tersebut.
Informasi yang dihimpun awak media dari seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (13/11/2026), menyebutkan sedikitnya tujuh unit rakit PETI diduga dikelola oleh seorang pria bernama Jang Ndut. Warga itu juga menyebut nama Toni, yang disebut-sebut berdomisili di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan permodalan aktivitas tersebut.
Jika informasi ini benar, persoalan PETI di Kuantan Tenang bukan lagi sekadar aktivitas penambangan oleh masyarakat kecil. Dugaan keterlibatan pemodal dan pengelola dalam jumlah besar justru memunculkan pertanyaan lebih serius: siapa yang mengendalikan kegiatan tersebut, dari mana sumber modalnya, dan sejauh mana aktivitas itu telah berlangsung?
"Kami ini kalau warga asli yang melakukan penambangan emas tanpa izin mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi jangan pula sampai bos besar dari luar kabupaten bermain di sini. Setahu kami, Jang Ndut itu mengelola tujuh rakit PETI dari pemain besar yang bernama Toni. Toni ini bos besar yang berdomisili di Cerenti. Artinya, aktivitas PETI di Desa Kuantan Tenang ini sudah dimasuki pemain dari luar kabupaten," ungkap warga tersebut.
Pernyataan warga itu sekaligus memperlihatkan adanya dugaan ketimpangan dalam aktivitas pertambangan ilegal. Masyarakat kecil yang berada di lapangan bukan tidak mungkin hanya menjadi bagian dari rantai operasional, sementara pihak yang diduga menyediakan modal dan mengendalikan kegiatan justru berada di belakang layar.
Namun, seluruh informasi mengenai kepemilikan, pengelolaan, dan hubungan permodalan tersebut masih berupa keterangan warga yang perlu diuji melalui penelusuran dan pembuktian oleh pihak berwenang.
Pengawasan Pemerintah Desa Dipertanyakan
Tak hanya menyoroti dugaan keterlibatan pihak luar daerah, warga juga mempertanyakan fungsi pengawasan pemerintah desa terhadap aktivitas PETI yang disebut-sebut beroperasi di wilayahnya.
Menurut warga tersebut, pemerintah desa seharusnya mengetahui perkembangan aktivitas di wilayah administratifnya dan tidak bersikap pasif ketika persoalan pertambangan ilegal menjadi keresahan masyarakat.
"Kalau desa itu taunya uang masuk saja, Bang. Mana peduli dia, mana orang luar dan mana orang setempat," tuturnya.
Pernyataan tersebut merupakan kritik warga yang perlu mendapat perhatian dan klarifikasi. Sebab, pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi, menjaga ketertiban masyarakat, serta berkoordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan dugaan aktivitas pertambangan ilegal.
Pertanyaan mendasarnya, apakah pemerintah desa telah mengetahui keberadaan tujuh rakit yang dimaksud? Jika mengetahui, langkah apa yang sudah dilakukan? Dan apabila belum mengetahui, bagaimana fungsi pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di wilayahnya?
Kepala Desa Belum Berikan Klarifikasi, Jang Ndut Beri Respons Singkat
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, awak media sebelumnya telah berupaya menghubungi Kepala Desa Kuantan Tenang, Idham Khalid, guna meminta penjelasan mengenai dugaan keberadaan tujuh rakit PETI tersebut, termasuk sejauh mana pemerintah desa mengetahui aktivitas yang dikeluhkan warga.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari yang bersangkutan.
Konfirmasi juga telah diupayakan kepada Jang Ndut terkait tudingan warga mengenai dugaan pengelolaan tujuh unit rakit PETI dan keterkaitannya dengan seseorang bernama Toni.
Dalam komunikasi tersebut, Jang Ndut hanya memberikan respons singkat dengan mempertanyakan maksud konfirmasi awak media.
"Apa maksud Abang ni?" jawabnya.
Jang Ndut juga mengirimkan nomor kontak seseorang bernama Dafit yang disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas penampungan emas. Kendati demikian, identitas, kapasitas, dan dugaan keterlibatan Dafit dalam aktivitas tersebut belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut.
Sementara itu, keterangan langsung dari Toni mengenai dugaan keterkaitannya dengan aktivitas PETI di Kuantan Tenang juga masih diperlukan.
APH Jangan Hanya Menyasar Pekerja Lapangan
Munculnya dugaan pengelolaan tujuh rakit PETI ini semestinya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum (APH), khususnya kepolisian dan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan.
Penanganan PETI seharusnya tidak berhenti pada pemeriksaan pekerja atau orang-orang yang ditemukan berada di lokasi penambangan. Aparat juga perlu menelusuri siapa pemilik rakit, siapa yang menyediakan modal, siapa yang mengatur operasional, serta ke mana hasil penambangan tersebut dipasarkan.
Apabila dugaan keterlibatan pemodal dan pengelola terbukti, penegakan hukum semestinya dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Jangan sampai pihak yang bekerja di lapangan menjadi satu-satunya pihak yang berhadapan dengan hukum, sementara aktor yang diduga memperoleh keuntungan lebih besar tidak tersentuh.
Selain persoalan legalitas, aktivitas PETI juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran aliran sungai, serta ancaman terhadap keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar.
Karena itu, masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar imbauan atau penertiban sesaat yang tidak menyentuh akar persoalan.
Publik kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan apakah dugaan keberadaan tujuh rakit PETI tersebut benar adanya, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat jaringan permodalan maupun penampungan hasil tambang di balik aktivitas tersebut.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan warga dan upaya konfirmasi yang telah dilakukan. Seluruh dugaan yang disebutkan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan mengenai kesalahan pihak tertentu.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi seluas-luasnya kepada Kepala Desa Kuantan Tenang, Idham Khalid, Jang Ndut, Toni, Dafit, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.***
